Berita Ahok - Ahok Seorang Ibliskah atau Malaikatkah ?

Ahok Itu Iblis atau Malaikat ?

Berita Ahok - Sebelumnya saya sebagai penulis dari artikel ini ingin mengucapkan maaf atas judul yang bisa dikatakan terlalu vilar ini, namun pemakaian dari judul ini memiliki alasan tersendiri. Sebagaimana yang kita ketahui Gubernur Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menjadi pro dan kontra dalam dunia politik saat ini. Segala tindakan dan usaha Ahok dalam mengembalikan kota Jakarta sebagai ibukota negara yang semestinya ini menjadi dua sisi hal yang berbeda, yang dimana adanya pihak yang menilai tindakannya ini hanya sebagai kedok dalam memanipulasi uang negara saja dan juga dipihak lainnya mengatakan bahwa dirinya merupakan pahlawan bagi para rakyat kecil.

BandarQ Sebagai penulis saya hanyalah bersifar netral dan akan menjabarkan beberapa hal tentang pro dan kontra yang terjadi dalam segala tindakan yang dilakukan oleh ahok selama ini :

• Pro dan Kontra Penggusuran Daerah Pemukiman

Semenjak menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Ahok terlihat gencar dalam melakukan penggusuran bagi penduduk dipinggir sungai, dan juga adanya beberapa program perencanaan yang telah ditetapkan oleh Ahok ketika menjabat, yaitu melakukan pembersihan warga yang tinggal didaerah sekitar sungai. jadi dari sini saja sudah bisa kita bayangkan akan berapa banyak warga dipinggiran sungai yang akan kehilangan tempat tinggalnya, namun untuk program yang satu ini Ahok memberikan jalan dan solusi kepada warga jakarta asli yang kehilangan tempat tinggalnya, yaitu dengan menyediakan rumah susun yang sudah sekelas apartement bagi mereka dan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mungkin tidak akan mereka dapatkan jika tinggal dipinggiran sungai. Penggunaan kata penggusuran dalam kasus ini mungkin kurang tepat, sebagaimana yang sering dikatakan oleh Ahok. bahwa mereka melakukan relokalisasi terhadap warga yang tinggal dipinggiran sungai.

Program yang telah dijalankan oleh Ahok ini terlihat seperti sudah sebuah program dan perencanaan yang sempurna dalam meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan kota Jakarta. Namun ternyata dalam program yang telah dijalankan Ahok ini telah menimbulkan kontra, seperti pada penggusuran Kampung Pulo, Ahok dituduh oleh Ratna Sarumpaet telah melakukan pelanggaran HAM dalam tindakan penggusuran tersebut, dan bukan hanya itu saja Ratna Sarumpaet juga mengaitkan dengan tindakan penggusuran dikalijodo yang melibatkan tentara dan polisi ini sudah secara langsung telah menekan penduduk kalijodo. 

Jika dari sisi Pronya, Penggusuran yang dilakuakn oleh Ahok ini merupakan hal yang telah tepat, dan terkait kasus pelanggaran HAM seperti yang dituduhkan Ratna Sarumpeat bukanlah suatu hal yang logis, hal ini dikarenakan penggusuran yang dilakukan bukanlah tanpa solusi, seperti pada kepemimpinan gubenur sebelum masa Jokowi. Dari warga yang tinggal ditempat yang tidak layak dan kemudian dipindahkan ketempat yang layak dan nyaman, serta adanya beberapa program fasilitas yang ditanggung oleh pemerintah maka ini sudah melakukan suatu perbuatan yang baik dan mencermikan jiwa sebagai seorang yang ingin memajukan rakyat jakarta. Sedangkan penggunaan dari aparat kepolisian dan tentara dalam pengusuran kalijodo bukanlah sebagai hal yang telah melanggar aturan, penggunaan ini disebabkan karena dari Ahok sendiri ingin memastikan tidak adanya pihak preman atau pihak bertanggung jawab memanfaatkan hal tersebut untuk membuat kerusuhan dalam proses penggusuran, jadi penggunaan dari aparat polisi dan tentara ini untuk mencegah terjadinya kerusuhan dan jatuhnya korban yang tidak bersalah.

Sebagai penulis, saya tidak tidak ingin menilai Pro dan Kontra dari aksi penggusuran ini karena seharusnya yang harus menilai hal tersebut adalah warga yang telah mendapatkan tempat tinggal dirumah susun yang telah disediakan pemerintah, karena mereka merupakan orang yang langsung terlibat dalam hal tersebut, jadi sebagai pembaca yang cermat ada baiknya kita tidak terpancing dengan isi dan tulisan dari artikel yang beredar secara langsung.

• Pro dan Kontra dalam Pembelian Lahan Sumber Waras

Kasus pembelian Lahan Sumber Waras ini sampai sekarang masih dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara KPK dengan badan audit keuangan negara (BPK). Yang dimana dalam Audit hasil BPK dalam pembelian Lahan Sumber Waras, Ahok terbukti telah menyebabkan terjadinya kerugian terhadap negara sebesar Rp. 173 Miliiar. Sedamgkan berdasarkan dari hasil pemeriksaaan KPK bahwa dalam kasus pembelian Lahan tersebut tidak adanya indikasi korupsi atau tindakan yang telah merugikan negara.

Awal Mula dari kasus ini dimulai dari perbedaan pendapat letak dari lokasi Lahan Sumber Waras ini, yang dimana dari inestigasi BPK menetapkan bahwa Lahan Sumber Waras ini merupakan daerah Tomang Utara dan seharusnya NJOP dari lahan tersebut adalah berkisar Rp. 7,7 juta, namun pihak pemprove DKI melakukan pembelian lahan atas jalan Kyai Tapa dan menyebabkan terjadinya pembelian lebih mahal Rp. 13 Juta dibandingkan dengan NJOP yang ditetapkan.

Sedangkan dari sisi Ahok dan pihak Sumber Waras melakukan pembelaan terhadap audit yang telah dituduhkan oleh BPK, yang dimana ternyata dalam surat tanah yang otentik dan sah ini mendaftarkan lahan tersebut berada dijalan Kyai Tapa dan pembayaran pajak juga berdasarkan nilai pajak di Jalan Kyai Tapa, jadi dalam kasus ini tidak adanya terjadi kerugian negara dalam pemeblian lahan, karena sudah berdasarkan pada nilai NJOP yang telah ditetapkan.

Perbedaan pendapat dari kedua belah pihak akhirnya menimbulkan berbagai kontra hingga sekarang, seperti adanya beberapa pihak yang mengaitkan pembelian ini dikarenakan kepentingan prubadi dari Ahok dalam memenuhi keinginan istrinya (Veronica Tan) dalam menambah rumah sakit kanker dijakarta dan sedangkan jumlah rumah sakit kanker dijakarta sudah mencukupi dan tidak seharusnya dilakukan penambahan lagi. Selain dari itu beberapa pihak juga mempercayai hasil audit dari BPK dan mengklaim Ahok telah terbukti bersalah, karena hasil audit dari BPK selama ini merupakan hasil yang sah dan tidak pernah mengalami kesalahan, seperti pada kasus protes yang dilakukan oleh ormas FPI dalam mengajukan tuntutan didepan gedung KPK untuk segera menahan Ahok atas kasus korupsi pembelian lahan Sumber Waras.

Sedangkan pada sisi Pronya, menilai bahwa pembelian Lahan tersebut sudah benar dan sesuai dengan NJOP, hal ini bisa dilihat dari alamat yang didaftarkan didalam surat tanah tersebut, dan pihak pemprov Jakarta hanya melakukan pembelian berdasarkan pada alamat yang terdaftar dalam surat tanah tersebut. Terkait dari pembelian lahan tersebut untuk dibangun Rumah Sakit kanker ini bukanlah semata karena demi kepentingan pribadi, namun ini memang merupakan untuk kepentingan Rakyat Jakarta, hal ini dikarenakan jumlah penderita kanker tiap tahunnya semakin bertambah dan untuk meningkatkan taraf pelayanan dan pertolongan terhadap para penderita kanker ini maka pemprov Jakarta sesegera mungkin perlu melakukan penambahan rumah sakit kanker, selain itu juga tindakan pemprov Jakarta dalam membeli tanah tersebut karena ingin mencegah adanya pembelian tanah dari pihak lain yang dimanfaatkan untuk membangun mall.

Pemebelian Lahan Sumber Waras ini seharusnya bisa berakhir dengan cepat, namun karena adanya beberapa tekanan dan perbedaan pendapat dari berbagai pihak ini membuat pihak KPK harus lebih berhati-hati dalam menetapkan keputusan akhir dari kasus tersebut agar tidak terjadinya kerusuhan maka pihak KPK akan memberikan bukti yang lebih kuat yang telah disertai dengan pernyataan para saksi yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun sampai sekarang ini pihak KPK mengatakan bahwa masih belum adanya ditemukan terkait tindakan korupsi.

• Kasus Reklamasi Dijakarta

Kasus dari Reklamasi di Jakarta ini tentunya masih menghangat didalam ingatan para rakyat Indonesia, yang dimana kasus ini sampai sekarang masih belum menemukan jalan keluar yang tepat hingga sampai sekarang. Proyek reklamasi yang dilakukan oleh Agung Podomoro ini telah mendapatkan ijin dari Pemprov Jakarta karena mengikuti tentang aturan UU yang telah ditetapkan oleh Soeharto pada tahun 1995. Meskipun begitu dalam proses reklamasi ini Ahok dituduh telah melakukan lobi terhadap perusahaan Agung Podomoro untuk kelancaran dari proses reklamasi tersebut, hal ini semakin mendahsyat ketika adanya berita bocoran tidak konkrit yang memberikan daftar besaran dana yang dibayarkan oleh pihak Agung Podomoro terhadap pemprov Jakarta.

Selain dari itu dalam proses reklamasi ini sempat juga menyebabkan terjadi kericuhan antara menteri susi dengan Ahok, yang dimana menteri Susi menolak dilaksanakannya reklamasi yang akan mengancam kehidupan dari nelayan disekitar daerah tersebut. Namun Ahok tetap melanjutkan proyek reklamasi tersebut dan meminta kepada yang mereka menolaknya jika bisa untuk melakukan pembatalan sendiri, karena menurut Ahok, dirinya telah menjalankan sesuai dengan UU yang telah ditetapkan oleh Soeharto dan jika dirinya melakukan pembatalan ini sama saja dengan dirinya telah melakukan pelanggaran UU negara.

Soal reklamasi yang berkepanjangan hingga sampai saat ini tentunya menimbulkan pro dan kontra, yang dimana pada kasus kontra datang dari para nelayan yang menuntut untuk menghentikan proyek reklamasi tersebut karena mata pencaharian mereka berasal dari pantai yang akan direklamasi tersebut dan juga pihak nelayan ini melakuakn protes dengan membawakan ikan hasil tangkapan mereka untuk diperlihatkan kepada ahok, hal ini terkait dengan pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa tempat yang akan direklamasi tersebut sudah tidak bisa dijadikan sebagai tempat mencari ikan bagi para Nelayan karena air ditempat tersebut sudah tercemar oleh limbah. Selain dari para nelayan,  kontra juga muncul dari pihak DPRD yang mengungkapkan adanya kemungkinan terjadi kepentingan pribadi dalam kasus reklamasi pantai tersebut.

Sedangkan dari sisi Pronya, menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok ini sesuai dengan perundangan yang telah sah, dan jika Ahok melakukan pembatalan reklamasi maka pihak Agung Podomoro akan bisa melakukan pengajuan tuntutan didalam ranah hukum yang akan berakhir pada penangkapan Ahok. Selain dari itu proses reklamasi ini juga mendapatkan dukungan dari beberapa pihak, yang menilai bahwa reklamasi ini tentunya akan bisa meningkatkan taraf hidup dari rakyat jakarta disekitar daerah tersebut apabila diawasi dengan benar, dan terkait besaran pajak yang akan diterima oleh pemprov Jakarta ini juga kedepannya bisa dimanfaatkan untuk mensejahterahkan para nelayan.

Selain dari beberapa masalah diatas, sebenarnya masih banyak terdapat progam yang telah dilakukan Ahok ini melahirkan pertentangan dan dukungan dari berbagai pihak. Keadaan pro dan kontra inipun sudah menjadi semakin memanas dan memasuki hingga pada dunia maya (Online) dan penerbitan artikel dengan isi berita yang menyudutkan Ahok dan juga beberapa artikel yang juga terlihat meninggikan Ahok. Namun sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kita sebagai pembaca harus cermat dalam mengkaji teks yang akan kita baca.

Berikut ini saya ini memberikan beberapa cuplikan Video tentag curhatan dari warga jakarta terkiat dengan program pemprov Jakarta sekarang dan biarkan para sahabat Agen Poker menilai sendiri apakah Ahok seorang iblis atau seorang Malaikat

Terimakasih saya ucapkan kepada para pengunjung blog saya ini, dengan ini artikel Berita Ahok - Ahok Seorang Ibliskah atau Malaikatkah ? saya tutup sampai disini. Silahkan dicek pada Artikel berita kami yang lainnya dan tentunya juga tidak kalah menarik.

Penulis

D.S

Author : Unknown

Share this

Related Posts